nusampang.com – Upaya penyelesaian konflik Sosial di Sampang terus menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Capaian ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kerja tim penanganan konflik Sosial Sampang yang bekerja tak kenal menyerah.
Selain itu, komitmen dan sinergisitas yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat juga menjadi faktor penentu.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama ( Lakpesdam NU) Kabupaten Sampang Faisal Ramdhani saat ditemui usai acara Sosialisasi dan Penyuluhan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Rumah Kepala Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, Kamis siang ( 16/01/2020)
“Hasilnya bisa dilihat sejak tahun 2017 hingga sekarang Hak hak dasar kewarganegaraan mulai dari kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ( KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Akta Nikah hingga Kartu Indentitas Anak (KIA) sudah bisa dipenuhi,” ungkap Faisal
Bahkan, Tambah Faisal, capaian terbaru yakni akses layanan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan yang dulu sempat dinon aktifkan kini sudah bisa diakses kembali.
“Capaian itu diluar upaya penciptaan rekognisi dan penerimaan sosial melalui pemberdayaan dan pendekatan kebudayaan juga menunjukkan hasil yang menggembirakan,” imbuhnya
Lebih lanjut, Faisal juga bahwa saa ini,pihaknya sedang mengawal proses realisasi program PTSL di dua lokasi konflik. Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan perlindungan aset tanah milik warga.
“Sebab, selama ini isu adanya penyerobotan tanah oleh kedua belah pihak seringkali berkembang dan memanaskan situasi. Untuk itu, program sertifikat tanah gratis ini merupakan langkah penting dalam penyelesaian konflik sosial,” ucapnya.
Melihat itu semua, Faisal merasa optimis bahwa jalan penyelesaian konflik sosial di Sampang akan semakin terbuka lebar dan berada di titik terang.
“Saat ini mulai dari pemerintah daerah hingga pusat sudah responsif, berkomitmen kuat dan cukup sinergis, inilah potensi strategis ke depannya dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik sosial di Sampang,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Humas Kemenag Sampang ini. (Hamid)
